Senin, 09 Desember 2013

I'm Taken

CCC! Celamat Cole Cemuaaaaaaaahttp://eemoticons.net
Gatau maksud gue apaan itu mulainya CCC hohoho sore ini gue cuma mau nge-share foto YANG BARUSAN GUE TAKEN (ini apa kenapa taken? emangnya orang yang udah punya pacar hm) ya gitu deh pokoknya fotnya barusan aja gue ambil saat di Tambun Kab. Bekasi sesosok matahari sudah menghilang dan langit menjadi gelap yang tersisa hanya beribu-ribu rintikan air yang turun dari langit ooooh Kuasa Tuhan yang Indah (ini apa lagiiiiii haft)

Ok see it guys :

Selasa, 03 Desember 2013

Polwan Batal dibolehin Make Jilbab

Telegram Petinggi Polri yang meminta Polwan menanggalkan jilbabnya menjadi catatan buruk. Hal itu dinilai sebagai ketidakpahaman Polri terhadap kebebasan menjalankan keyakinan dalam kehidupan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Wakil Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI), Prof Hasanuddin AF, bertanya-tanya bagaimana bisa Polri sebagai aparatur negara mengabaikan konstitusi yang jelas-jelas menjadi pedoman bernegara.
Pada Pasal 29 UUD 45 Bab XI, Agama, tertulis, dinyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. “Pasal ini merupakan jaminan negara atas kebebasan beragama di NKRI,” jelasnya, kepada RoL.

Selain itu, menurutnya, hal ini dikuatkan lagi dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik sebagai alat perlindungan secara universal. Pernyataan Umum tentang hak-hak asasi manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations (PBB) pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, seperti berjilbab saat memakai pakaian dinas, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. 

Hasanudin menilai, aneh apabila bawahan seperti Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno dan lainnya mempermasalahkan pemakaian jilbab, karena berkaitan dengan pengadaan jilbab yang sedang diatur dalam penganggaran. Padahal, jelasnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, sebelumnya sudah menegaskan pemakaian jilbab adalah hak asasi. Polwan boleh berjilbab tanpa harus menunggu aturan. Lagi pula, Polwan tidak mempermasalahkan jilbab yang dibelinya sendiri. “Aneh,” katanya. 

Atasan sudah memperbolehkan, namun kemudian bawahan justru mengabaikan pernyataan atasannya. Baginya, edaran menunda pemakaian jilbab adalah bentuk pengabaian imbauan petinggi Polri.
MUI prihatin dengan edaran itu. Polwan yang semula sudah senang bertugas menggunakan jilbab terpaksa harus mengumbar auratnya. “Sayang sekali,” tutup Hasanuddin. (RoL)

HALOOOOOOOOOOOO udah jaman 2013 pengen 2014 ini masih aje ga boleh make jilbab. Iya aneh emang ya itu Wakil Kepala Polri-nya rasanya tuh pengen gue pake ajaaaaaa eits pake-in jilbab maksudnya http://eemoticons.net  

Alhamdulillah wakil ketua KPK + ketua KPKnya sendiri satu aliran sama gue :*